Ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 dan diperjelas melalui PMK Nomor 55 Tahun 2026.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Pihak Lain yang ingin bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.
Siapa yang Bisa Menjadi Kuasa Wajib Pajak?
Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pihak yang dapat ditunjuk meliputi:
- Konsultan Pajak, yang memiliki izin Konsultan Pajak.
- Pihak Lain, yaitu orang selain Konsultan Pajak dan keluarga yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan dibuktikan dengan SKT.
- Keluarga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengenal Tingkat Kompetensi A, B, dan C
SKT bagi Pihak Lain mengikuti klasifikasi kompetensi yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Kompetensi (SKK). Terdapat tiga tingkat kompetensi dengan cakupan yang berbeda.
Tingkat A
Tingkat A memiliki kompetensi untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.
Namun, cakupan ini tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili di negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.
Tingkat B
Tingkat B memiliki kompetensi untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan badan.
Namun, terdapat beberapa pengecualian, yaitu:
- Wajib Pajak badan dengan penanaman modal asing (PMA);
- Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
- Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia.
Tingkat C
Tingkat C memiliki cakupan kompetensi yang paling luas. Pemegang kompetensi Tingkat C dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan seluruh Wajib Pajak orang pribadi dan badan, termasuk yang memiliki aspek perpajakan internasional.
Dengan demikian, perbedaan utama ketiga tingkat tersebut terletak pada cakupan Wajib Pajak dan jenis urusan perpajakan yang dapat ditangani.
Bagaimana dengan Karyawan Pajak di Perusahaan?
Karyawan perusahaan yang membantu urusan perpajakan perlu melihat terlebih dahulu sejauh mana kewenangan yang dijalankan.
Jika tugasnya sebatas pekerjaan administratif, seperti menginput faktur pajak, mengelola dokumen, atau melakukan administrasi perpajakan, karyawan tersebut tidak serta-merta perlu memiliki SKK dan SKT sebagai Pihak Lain.
Namun, apabila kewenangannya sudah lebih jauh, misalnya menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan sebagai kuasa, maka perlu memperhatikan persyaratan sebagai Pihak Lain, termasuk kompetensi yang dibuktikan dengan SKK dan SKT.
Dengan kata lain, yang perlu diperhatikan bukan sekadar statusnya sebagai karyawan, tetapi peran dan kewenangan yang dijalankan dalam urusan perpajakan perusahaan.
SKT Kuasa Wajib Pajak Beda dengan SKT NPWP
SKT dalam konteks Kuasa Wajib Pajak berbeda dengan SKT yang berkaitan dengan pendaftaran NPWP.
SKT Kuasa Wajib Pajak menunjukkan bahwa Pihak Lain telah memenuhi ketentuan untuk dapat bertindak sebagai kuasa berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Sementara itu, SKT yang berkaitan dengan NPWP merupakan dokumen administrasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar dalam administrasi DJP.
Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Dengan adanya klasifikasi kompetensi A, B, dan C, Wajib Pajak perlu memperhatikan cakupan kewenangan pihak yang akan ditunjuk sebagai kuasa.
Sementara bagi Pihak Lain, staf pajak, maupun praktisi yang ingin menjalankan peran sebagai kuasa Wajib Pajak, penting untuk memahami persyaratan kompetensi serta tingkat SKT yang sesuai dengan jenis Wajib Pajak dan urusan perpajakan yang ditangani.